Dalam berkas gugatan tim Prabowo-Hatta yang dibacakan dalam sidang perdana di Mahkamah Konstitusi (MK), banyak menuding terjadi kecurangan. Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak menilai betul pilpres banyak kekurangan, tapi bukan kecurangan.

Sidang perdana sengketa pilpres akan digelar hari ini, Rabu 6 Agustus 2014, pukul 09.30 WIB. Calon Presiden terpilih Joko Widodo dipastikan tak akan menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi tersebut.

KPU mengumpulkan semua dokumen Pilpres pada daerah yang digugat oleh tim Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dokumen itu adalah copy-an dari asli yang lebih dulu diverifikasi dan legalisir pos.

"Silakan bisa dilihat dari data yang ada bahwa proses itu sudah sesuai prosedur yang berlaku, jadi itu yang akan kita yakinkan (dalam sidang MK)," kata komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di kantornya Jl Imam Bonjol, Jakpus.

Anggota Tim Prabowo-Hatta Fadli Zon melaporkan Ketua KPU Husni Kamil Manik ke Badan Reserse Kriminal Polri terkait perintah membuka kotak suara dalam menghadapi gugatan di MK. Tim Advokasi Jokowi-JK mengkritik langkah itu.

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang gugatan pilpres pada 6 Agustus mendatang. Jokowi percaya hakim MK akan netral dan tak memihak siapa pun.

Gugatan tim Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi (MK) membuat KPU harus bekerja ekstra menyiapkan sejumlah jawaban. KPU harus mengumpulkan bukti-bukti dokumen pilpres dari kabupaten/kota dan provinsi yang digugat.

"Ada 8 SSK (Satuan Setara Kompi) yang kita siapkan, dari Polres maupun Polda Metro Jaya," ucap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dwi Priyatno kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/8/2014).

Tim Prabowo-Hatta mempermasalahkan instruksi Ketua KPU agar membuka kotak suara yang sudah ditutup untuk pembuktian di MK. Pengamat pemilu Prof Ramlan Surbakti menilai secara substansi dan prosedural KPU berhak membuka kotak suara.

Anggota Tim Prabowo-Hatta Fadli Zon melaporkan Ketua KPU Husni Kamil Manik ke Bareskrim Polri terkait perintah membuka kotak suara dalam menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Apa tanggapan Husni?