Presiden Joko Widodo mengeluarkan Inpres No 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK). Dalam inpres ini, Jokowi meminta penegak hukum membagun sistem untuk mencegah kriminalisasi.<br /><br />

Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk merekrut personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) jadi pegawainya dinilai perlu ditimbang ulang.

Sejumlah anggota Komisi III DPR mengunjungi rumah pribadi Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Badrodin Haiti. Ada pesan dari anak Badrodin yang menarik dan layak ditindaklanjuti.

Seskab Andi Widjajanto menegaskan Inpres Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi 2015 tak akan membatasi peran KPK. Bagaimana Inpres yang pernah dikeluarkan oleh Presiden sebelumnya, SBY? 

Setelah kalah dalam praperadilan, KPK akan melimpahkan kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Peneliti Pukat UGM, Hifdzil Alim menilai harusnya KPK berusaha dulu untuk melakukan upaya PK ke MA.

Ajudan bagi presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) sangat penting dalam memperlancar tugasnya sehari-hari. Untuk itu agar memilih ajudan yang profesional, rekam jejaknya jelas, dan bukan titipan.

Kapolri Jenderal Sutarman melantik Irjen Pudji Hartanto menggantikan Irjen Eko Hadi di posisi Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol). Di jabatan barunya itu, Pudji diimbau untuk mampu meningkatkan kemampuan komunikasi seluruh taruna Akpol.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menghargai inisiatof DPR untuk melakukan pembaharuan UU Kepolisian nomor 2 tahun 2002. Terdapat tiga harapan besar jika UU Polri benar jadi di revisi.

Pengawasan kepolisian yang tidak bersifat mengikat, menjadikan peran Kompolnas bak macan tidak bertaring. Kompolnas mengusulkan adanya kewenangan mengikat terhadap rekomendasi yang ditelurkan.

Selama 2013 ini tercatat sebanyak 10 anggota jajaran Polrestabes Bandung diganjar sanksi lantaran melanggar tindak pidana. Oknum polisi itu terlibat ragam kasus pidana.