Mahkamah Konstitusi melarang wakil menteri rangkap jabatan, mengabulkan sebagian gugatan UU Kementerian. Pemerintah diberi waktu 2 tahun untuk penyesuaian.
Ketua MPR Ahmad Muzani bertemu dengan Prabowo di Istana sempat membahas amendemen UUD 1945. Diskusi awal ini akan dilanjutkan dalam pertemuan resmi mendatang.