Posisi 7 Pengadilan Tipikor yang akan dibentuk oleh Mahkamah Agung untuk sementara akan menyatu dengan Pengadilan Negeri. Ini dilakukan karena belum adanya anggaran untuk membentuk Pengadilan Tipikor secara terpisah. 

MA akan menerbitkan peraturan untuk menetukan kriteria-kriteria perkara korupsi yang akan ditangani oleh hakim Pengadilan Tipikor. Peraturan ini akan mengatur jumlah hakim dan komposisi antar hakim karir dan hakim adhoc.

KPK tidak sepakat soal pasal tentang aturan komposisi hakim di UU Pengadilan Tipikor. Aturan tersebut dirasa mengganjal karena menimbulkan ketidakpastian hukum.

UU Pengadilan Tipikor yang baru disahkan tidak mengatur secara pasti komposisi hakim. Bagi seorang hakim, hal ini justru akan menimbulkan masalah baru.

Sejumlah LSM yang mengatasnamakan Cicak Jateng menyambut positif pengesahan RUU Pengadilan Tipikor. Sebagai 'usulan', mereka menyurati Ketua DPR Agung Laksono.

Sekalipun RUU Pengadilan Tipikor sudah disahkan menjadi UU namun masih menyisakan beberapa pasal yang mengkhawatirkan. Beberapa di antaranya masih bersifat karet yang berpotensi menimbulkan tarik-menarik kepentingan.

UU Pengadilan Tipikor akhirnya disahkan DPR. Mahkamah Agung (MA) pun menyiapkan 750 hakim karir yang akan ditempatkan di pengadilan, sesuai UU tersebut.

Kalangan LSM keberatan dengan rencana pengesahan RUU Tipikor. Mereka pun berencana untuk mengajukan judicial review menolak pengesahan RUU tersebut.

Meski tidak secara tersurat dijelaskan dalam draft RUU Pengadilan Tipikor, kewenangan KPK dalam menuntut perkara korupsi ternyata dikembalikan pada UU KPK. Dengan ini, KPK tetap memiliki kewenangan seperti sebelumnya.

Pembahasan RUU sudah terlalu jauh dari amanah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perlu dibentuknya UU tersendiri bagi sebuah pengadilan.