Menanggapi kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan anggota DPRD Bekasi, pemprov DKI akan mengirimkan surat kepada PPATK untuk menelisik uang Rp 400 miliar yang tiap tahun dibayarkan ke PT Godang Tua Jaya Bekasi. Uang tersebut dibayarkan untuk mengelola sampah.

PT Godang Tua Jaya (GTJ) selaku pengelola sampah di TPST Bantargebang angkat bicara perihal keributan Gubernur Ahok. GTJ menolak disebut wanprestasi oleh Ahok.

Ahok meminta Kapolda dan PPATK menyelidiki dugaan kongkalikong anggota Dewan dengan PT GTJ terkait pengelolaan sampah.

Urusan sampah bikin tegang hubungan Ahok dengan DPRD Bekasi. Bekasi protes DKI langgar kesepakatan, Ahok meladeni santai.

Ahok tak gentar menghadapi ancaman DPRD Bekasi untuk menyetop pembuangan sampah di TPST Bantargebang,

Panggilan DPRD Bekasi terkait TPST Bantargebang ditolak mentah-mentah Ahok. Kedua pihak gencar melancarkan ancaman. Panas! Berikut kisahnya:

Gubernur Ahok ingin biaya pengolahan sampah di Bantargebang langsung ke Pemkot Bekasi tidak melalui perusahan swasta lagi.

Ahok sudah mengirim SP 1 kepada perusahaan pengelola sampah DKI. Ahok mengancam akan memutus kontrak jika terus wanprestasi.

Gubernur DKI Jakarta enggan memenuhi panggilan dari Anggota DPRD Bekasi mengenai pelanggaran truk sampah yang diduga dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ahok justru curiga isu yang beredar ini merupakan dampak pemutusan kontrak PT Godang Jaya Bekasi selaku pengelola sampah tidak akan diperpajang oleh Pempro DKI Jakarta.

Ahok mengatakan akan menyelidiki masalah di TPST Bantargebang yang disebut Dinas Kebersihan DKI terkait dengan adanya pelanggaran rute truk sampah.