Ada anggapan yang menilai jabatan menteri paling baik diisi oleh kalangan birokrat.

Sejumlah kementerian dinilai riskan jika diisi oleh politisi.

Permintaan ini dinilai rentan korupsi, tumpang tindih dan menambah kerjaan DPR karena harus mengawasi realisasi dana tersebut di daerah.

Ada sejumlah anggaran yang diperjuangkan di tingkat komisi justru hilang saat rapat Banggar.

Namun rencana ini dinilai mentah karena besar dugaan anggota DPR sendiri tak bisa merinci peruntukan dana Rp 20 miliar.

DPR mengajukan dana aspiras sebesar Rp 11,2 triliun. Alasan karena Musrembang tidak optimal dinilai tidak logis karena DPR seperti mengkritik dirinya sendiri.

Dana aspirasi ini dinilai anggota dewan sangat bermanfaat demi menyerap aspirasi pembangunan di pedesaan yang selama ini tak diakomodir pemerintah.

Pengajuan dana aspirasi Rp 20 miliar per orang oleh anggota dewan dikritik banyak pihak. Dana itu dinilai bukan untuk kebutuhan masyarakat tapi dukungan politik.

Konferensi Asia Afrika ke-60 di Jakarta dan Bandung telah selesai digelar. Hasil KAA dinilai terlalu normatif karena isu yang dibahas bukanlah hal baru. 

Peneliti dari Populi Center Nico Harjanto mengapresiasi rencananya Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang akan membentuk Tim Penertiban Internal Polri. Namun sejatinya menurut Nico, Tim penertiban itu tidak perlu dibentuk jika fungsi Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) dan Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) berjalan dengan baik.