Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya enggan berkomentar mengenai rencana penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak. Sebab, rencana penutupan merupakan masalah komplek yang harus ditangani semua pihak.

Dengar pendapat antara warga lokalisasi Dolly dengan Komisi D DPRD Surabaya terkait penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak mengalami deadlock. Sebab, dalam pertemuan tersebut tidak dihadiri kepala SKPD yang terkait dengan rencana penutupan lokalisasi.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan dana kompensasi yang akan diberikan kepada para Pekerja Seks Komersil (PSK) dan mucikari Lokalisasi Dolly dan Jarak sudah siap. Pembelian wisma juga diakui Risma sudah selesai.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengakui jika warga dan Pekerja Seks Komersil (PSK) terdampak penutupan Lokalisasi Dolly dan Jarak mendapat intimidasi. Namun hal itu sudah dilaporkan ke pihak keamanan.

Bantuan Pemkot Surabaya bekerjasama dengan swasta mendapat sambutan positif dari warga terdampak penutupan Lokalisasi Dolly dan Jarak.

Pemkot Surabaya tidak begitu saja lepas tangan saat menutup Lokalisasi Dolly-Jarak. Salah satu bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada warga terdampak penutupan lokalisasi yakni pemberian bantuan.

Pedagang di kawasan Lokalisasi Dolly-Jarak mendukung penolakan penutupan lokalisasi di kawasan tersebut, dengan cara membubuhkan tanda tangan di spanduk warna putih. Mereka tidak ingin dagangannya sepi akibat terdampak penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak.

Kisruh penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak mengundang keprihatinan ormas Islam Muhammadiyah. Sebagai bentuk kepedulian, mereka membantu sejumlah alat usaha. Usaha tersebut dinilai lebih manusiawi dibanding menutup lokalisasi tanpa memberi solusi. 

Puluhan pekerja dan pedagang di Lokalisasi Dolly dan Jarak kembali unjuk rasa. Kali ini mereka mengancam akan golput pada Pilpres 2014. Aksi dimulai dari Wisma Permata Biru dan dilanjutkan keliling ke pasar dan perkampungan Jarak dan Dolly.

Rencana penutupan Lokalisasi Dolly dan Jarak pada tanggal 18 Juni 2014 dinilai langkah yang tepat. DPRD Surabaya berharap Wali Kota Tri Rismaharini tak membatalkan rencana tersebut.