detikNews

Walikota Jaksel Jadi Kepala Perpustakaan, Jokowi: Nggak Ada Turun Jabatan

Wali Kota Jakarta Selatan Anas Effendi digeser Gubernur DKI Jokowi menjadi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. Jokowi membantah penggeseran itu merupakan penurunan jabatan.

Jumat, 15 Feb 2013 16:03 WIB

Harian Detik

Jokowi Rombak Pejabat DKI

Akan dievaluasi setiap enam bulan sekali.

Jumat, 15 Feb 2013 05:40 WIB

detikNews

Lantik Pejabat Baru Pemprov, Jokowi: Tak Ada Lagi Tempat Basah atau Kering

Gubernur DKI Jakarta, Jokowi hari ini melakukan reshuffle pejabat Pemprov DKI secara besar-besaran. Jokowi berpesan agar para pejabat Pemprov DKI atau Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) ini semuanya harus tetap mengabdi dan memberikan kinerja yang terbaik.

Kamis, 14 Feb 2013 15:21 WIB

detikNews

Ini 20 Pejabat Pemprov DKI yang Dirombak Massal Jokowi

Gubernur Jokowi melakukan perombakan besar-besaran di jajaran pejabat Pemprov DKI. Ada 20 pejabat eselon II yang dirotasi.

Kamis, 14 Feb 2013 15:18 WIB

detikNews

Jokowi Geser Wali Kota Jaksel Anas Jadi Kepala Perpustakaan Daerah

Gubernur DKI Jakarta Jokowi melakukan perombakan dalam jajaran birokrat. Salah satu yang digeser yakni Wali Kota Jaksel Effendi Anas. Jokowi menempatkan Effendi sebagai Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah. 

Kamis, 14 Feb 2013 14:43 WIB

detikNews

Biaya Pengobatan Ditanggung Wali Kota Bandung

Siswa SMPN 36 Bandung, Wahyudin, yang tertimpa tower milik Diskominfo Kota Bandung, masih menjalani perawatan di RS Imannuel. Biaya pengobatan bocah 12 tahun yang kaki kirinya patah ini ditanggung Wali Kota Bandung.

Jumat, 03 Jun 2011 09:30 WIB

detikNews

Foke Klaim Banyak Berjasa pada PDS HB Jassin

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo klaim Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berjasa menyelamatkan Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin. Buktinya, Pemprov turut membantu kondisi fisik gedung PDS HB Jassin.

Senin, 28 Mar 2011 15:07 WIB

detikNews

Foke Usul PDS HB Jassin Tak di Bawah Disbudpar

Foke memerintahkan Sekda agar mencari badan yang paling tepat untuk menaungi pusat dokumentasi itu. Karena kalau berada di bawah Disbudpar, tampaknya lembaga itu bukanlah prioritas.

Senin, 21 Mar 2011 15:02 WIB