Beberapa mantan pejabat BI mendapat dana yang berbeda-beda untuk biaya bantuan hukum mereka. Pemberian ini dilakukan tanpa melalui persetujuan direktorat hukum.

Bank Indonesia menggunakan dana YPPI sebesar Rp 100 miliar. Deputi Senior BI saat itu, Anwar Nasution sempat mengupayakan pengembalian dana tersebut.

Sebanyak Rp 100 miliar dikeluarkan YPPI untuk keperluan BI. Mantan deputi gubernur BI Aulia Pohan mengaku tidak mendapat sepeser pun dari uang tersebut.

Kejagung diminta tegas menetapkan status mantan Menkum HAM Yusril Ihza Mahendra dan pengusaha Hartono Tanoesoedibyo dalam kasus Sisminbakum. Hal tersebut terkait pernyataan JPU terkait keterlibatan keduanya.

Sidang lanjutan aliran dana BI dengan terdakwa Aulia Pohan, Maman Somantri, Bun Bunan Hutapea, dan Aslim Tadjudin ditunda. Hal ini dikarenakan salah satu terdakwa Maman terserang sakit.

Guru besar Hukum Administrasi Negara (HAN) Philipus M Hadjon menjadi saksi ahli bagi sidang Aulia Pohan cs. Ia menyatakan Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) yang dibentuk oleh  BI belum tentu termasuk lembaga negara.

YPPI adalah sebuah yayasan yang didirikan oleh Bank Indonesia. Namun laporan keuangan YPPI tidak dimasukkan ke dalam neraca keuangan BI.

YPPI menyisihkan dana sebesar Rp 68,5 miliar untuk bantuan hukum mantan pejabat BI. Bantuan yang diberikan BI seharusnya untuk jasa penyediaan kuasa hukum.

Dua mantan deputi Gubernur BI Aulia Pohan dan Maman Soemantri menjadi dewan pengawas di YPPI. Dualisme jabatan itu tidak diperbolehkan.

Terdakwa kasus dugaan korupsi aliran dana BI Aulia Pohan mengaku golput pada Pileg 9 April lalu. Namun dia tetap mendukung SBY dan PD.