Produk legislasi DPR tidak hanya rendah. DPR 2004 - 2009 hanya berhasil menyelesaikan 186 RUU dari 335 RUU. Atau sekitar 56 persen selama lima tahun. Namun, juga seperti yang dikeluhkan oleh Ketua MK Mahfud MD, UU tersebut tidak berkualitas.

Pekan lalu, sejumlah LSM meminta DPR  segera mangundangkan RUU PRT menjadi UU. Sayangnya, gagasan mulia tersebut tidak dirumuskan dalam sebuah konsep perundang-undangan yang baik sehingga menuai kontroversi belakangan terakhir.

Wacana pemerintah pusat memidanakan pelaku nikah siri dihadang pondok pesantren se Jawa dan Madura. Bahtsul masail Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) menyatakan nikah siri sah.

NU menilai banyak peraturan perundang-undangan yang saat ini tidak sejalan dengan harapan aspirasi masyarakat dan warga muslim. Karena itu, Bahtsul Masa'il Diniyah Qonuniyah NU, meminta sejumlah UU itu dikaji kembali.

Pemerintah berencana untuk membolehkan perempuan hamil yang disebabkan karena zina maupun korban perkosaan langsung menikah tanpa menunggu kelahiran sang jabang bayi. Namun usulan itu dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) enggan berkomentar mengenai pernyataan SBY yang dinilai melemahkan KPK. JK hanya menegaskan bahwa KPK harus tetap berjalan dengan baik.

MUI akan menyelenggarakan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III pada tanggal 23-26 Januari 2009. Ijtima para ulama ini akan membahas mulai persoalan kebangsaan, golput, senam pernafasan yoga sampai berbagai perundang-undangan.

Pemerintah menegaskan tidak memiliki niat untuk membubarkan yayasan pendidikan swasta. Pemerintah pun meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)

Maraknya pembahasan RUU APP, tidak membuat penulis 'Jakarta Undercover' Moammar Emka gentar untuk menggelar acara 'panas'. Jumat (28/7/2006) siang, Emka mengajak sejumlah model berbikini untuk 'tidur bareng'.

Apakah sewa rahim diperbolehkan secara agama? Bagaimana pula hukum agama bagi SMS berhadiah yang marak? MUI akan membuat fatwa untuk masalah tersebut.