DJP Kementerian Keuangan mengakui perlunya perubahan aturan PPh atas pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan. Usulan masyarakat akan dikaji untuk ambang batas baru.
Ketum parpol koalisi pemerintah bertemu membahas RUU Pemilu dan ambang batas parlemen 5 persen. PDIP menilai angka itu ideal tapi harus akomodasi suara rakyat.
Sekjen Partai Golkar M Sarmuji menolak penghapusan ambang batas parlemen, menegaskan pentingnya sistem multipartai sederhana untuk efektivitas pemerintahan.