Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) meminta agar pemerintah menunjukkan sikap tegas menyikapi ketegangan dengan Malaysia. Kepentingan NKRI harus berada di atas segala-galanya.

PM Datuk Seri Najib Tun Razak memperingatkan pemerintah Indonesia bertindak cepat meredakan demonstrasi di Tanah Air. Jika tidak, akan berisiko menimbulkan murka warga Malaysia.

Indonesia dan Malaysia akan memasuki fase perundingan batas negara pada 6 September 2010 mendatang. Selagi perundingan itu berlangsung, wilayah yang saat ini menjadi sengketa harus dijaga bersama oleh kedua negara.

Pemerintah tidak tinggal diam soal riuhnya hubungan yang kian memanas antara Malaysia dan Indonesia. Presiden SBY pun meminta kepada Menko Polhukam Djoko Suyanto untuk menyampaikan sikap pemerintah.

Pemerintah Indonesia harus mengakui kasus-kasus tersebut muncul karena ketidakseriusan pemerintah memperjuangkan kepentingan nasional. Mulai soal TKI, pembalakan liar, pencurian ikan, hingga pencurian karya seni dan budaya.

Matinya perangkat Global Positioning System (GPS) di kapal patroli Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) saat melakukan penangkapan terhadap nelayan Malaysia, dinilai akan menjadi kendala diplomasi dalam penyelesaian masalah ini.

3 Petugas Dinas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yakin betul mereka berada di wilayah Indonesia saat menangkap nelayan Malaysia. Mereka berpegangan pada peta yang dibawa serta jarak tempuh patroli.

Kementerian Luar Negeri tidak mau ikut campur soal dipulangkannya tujuh nelayan Malaysia yang mencuri ikan di utara Pulau Bintan. Sebab hal itu sepenuhnya menjadi wewenang Polda Kepulauan Riau.

Pemerintah Indonesia kapan pun siap berunding dengan Malaysia untuk menuntaskan batas wilayah di utara Pulau Bintan dan Batam. Namun rupanya, menurut pemerintah, Malaysia yang belum siap berunding.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) melepaskan 7 nelayan Malaysia yang memasuki perairan Indonesia. Pelepasan ini dilakukan melalui Pelabuhan Internasional Batam Center.