Mantan Menteri Otonomi Daerah Ryass Rasyid membenarkan ia ditawari menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Sementara mantan Menneg PP Meuthia Hatta masih enggan berkomentar soal isu masuk anggota Wantimpres.

Sempat heboh di awal pekan, kontroversi seputar pembangunan pagar Istana yang menelan biaya Rp 22,5 miliar tertutup oleh pemberitaan lain. Berita tuntutan hukuman mati terhadap Antasari Azhar Cs serta isu pencopotan Menkeu Sri Mulyani makin 'menenggelamkan' berita pagar Istana.

Lahan sengketa Brigjen Purn Herman Sarens Sudiro vs. Mabes TNI, punya sejarah panjang. Di sana pasukan Kavaleri TNI AD pernah berlatih berkuda dan jadi sasana tinju.

BPK diam-diam sedang melakukan audit keuangan terhadap dana alokasi  APBN sebesar Rp 126,79 miliar untuk penggunaan pembelian  mobil dinas menteri dan pejabat negara.

Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto menyampaikan anggaran yang digunakan oleh pihaknya berasal dari APBN yang masuk pos anggaran Setneg. Namun demikian, ia mengaku belum mengetahui jumlahnya.

Penahanan Anggodo Widjojo diprotes pengacaranya, Bonaran Situmeang. Bonaran pun akan mengirim surat kepada Presiden SBY melalui Setneg.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum memprioritaskan pada kasus-kasus besar seperti kasus korupsi SKRT di Dephut. Namun, Satgas juga memberi perhatian pada kasus kecil seperti Nenek Minah, yang dihukum karena mencuri  kakao.

Mafia hukum ada di semua institusi penegak hukum. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mengaku tidak kesulitan mengidentifikasikannya karena memiliki modus yang sama.

DPR mengembalikan surat Presiden tentang pengajuan RUU Pencabutan Perppu Jaring Pengaman Sistem Keuangan nomor 4 tahun 2008. Pengembalian tersebut disayangkan pemerintah.

KPK melanjutkan kerjasama dengan pemerintah Korea terkait program reformasi birokrasi di Indonesia. Kerjasama ini merupakan tindaklanjut  Joint Declaration Presiden SBY dengan Presiden Republik Korea Roh Moo-Hyun.