Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono buka suara terkait isu wacana dilakukannya crowd funding atau urun dana untuk pembangunan wilayah IKN Nusantara.
Jika pajak dikenakan untuk transaksi US$ 99 atau US$ 100 maka pemerintah 'tidak' akan mendapat pajak. Sebab, tidak ada yang bertransaksi dengan nominal itu.