Safari Mega ke basis PDIP di Pulau Jawa dianggap ampuh mendulang suara pada Pilpres 2009. Safari di luar Pulau Jawa pun dipersiapkan.

Konvensi capres Golkar memungkinkan tokoh esktenal ambil bagian. Mekanisme baru pun mengemuka, yakni penjaringan. Namun ditegaskan mekanisme ini bukan untuk menjegal siapa pun.

Sehat jasmani dan rohani belum cukup untuk menjadi syarat calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Para calon pun wajib menyertakan surat bebas narkoba.

Pemerintah mendesak DPR serius memenuhi kuota keterwakilan 30 persen wanita di parlemen dalam pembahasan RUU Politik. Jangan dijadikan akal-akalan menjelang Pemilu 2009.

PKB dan Partai Golkar menilai sistem penjatahan dalam keanggotaan di DPR akan mengembalikan Polri seperti zaman Orde Baru, yakni jadi alat politik penguasa. Karena Itu kedua partai menolak usulan tersebut.

Usulan Polri untuk meminta jatah kursi di DPR mendapatkan penolakan dari berbagai fraksi. Usulan itu dinilai akan menjadikan politisasi institusi Polri sebagai alat negara dan melanggar UUD 45

Wacana mengganti mekanisme pencoblosan menjadi menandai untuk diterapkan dalam pemilu legislatif 2009 masih bergulir. Meski RUU Pemilu belum rampung digodok DPR,

26 Parpol gurem yang tergabung dalam "Aliansi Parpol untuk Keadilan" berkonsolidasi. Mereka mengkritisi revisi UU Politik dan meminta pemerintah menyetarakan parpol baru dengan parpol-parpol lama.

Dalam pembahasan RUU Pemilu di Panja DPR, berkembang wacana dibolehkannya PNS dan anak-anak dalam kampanye pemilu. PNS boleh ikut kampanye, asal...

Dephan menegaskan, anggota TNI tidak boleh ikut politik praktis. Larangan anggota TNI berpolitik praktis ini termasuk mengikuti kampanye dalam pemiluhan umum.