OPM bertemu dengan parlemen Inggris untuk meminta dukungan agar bisa lepas dari NKRI. Menurut Kontras, pemerintah RI tidak perlu gerah menanggapi pertemuan itu karena negara besar tak mungkin mendukung kemerdekaan Papua.

Kontras meminta Presiden SBY serius menangani konflik di Papua. Kontras juga meminta pemerintah menyelesaikan kasus Papua dengan tindakan soft power dan bukan kekerasan.

Serangkaian kerusuhan di Papua akhir-akhir ini menunjukkan bahwa masalah di Papua makin rumit. Pendekatan kemakmuran dengan memberikan dana otonomi khusus (otsus) saja tak cukup. Papua membutuhkan dialog dengan Pemerintah Pusat.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mensinyalir ada beberapa kelompok bersenjata di Papua. Senjata-senjata mereka diduga merupakan hasil curian dari TNI.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro tak menangkis adanya kemungkinan dukungan internasional terhadap aksi separatisme di Papua. Hingga kini separatisme masih terus terjadi di daerah itu.

Sejumlah personel TNI yang ditembak di Papua saat itu sedang menjalankan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). KSAD berjanji mengejar para pelaku.

Menhan dan KSAD menjenguk anggota TNI korban penembakan di Kabupaten Puncak, Papua. Menhan menegaskan tidak akan mentolerir gerakan separatis.

Pimpinan/anggota KPU Provinsi Papua dan KPUD Kabupaten Puncak akan menyambangi Polda Papua. Kedua institusi ini akan dimintai keterangan terkait dengan kerusuhan pemilukada di Kab Puncak.

Semakin tidak kondusifnya kondisi keamanan di wilayah Papua, memungkinkan TNI untuk melakukan langkah militer. Langkah secara militer ini akan diambil apabila nantinya memang ada gangguan terhadap NKRI.

Penembakan oleh kelompok bersenjata di Puncak Jaya, Papua kembali memakan korban. Heli MI 17 yang mengevakuasi anggota TNI Pratu Fana S Hadi, ditembaki saat melewati Puncak Senyum. Pratu Fana pun tewas.