Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) ingin mendengar langsung dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyangkut syarat pengusulan Daftar Caleg Sementara (DCS). Majelis Tinggi PD pun akan menyambangi KPU.

Partai Demokrat (PD) belum juga memilih ketua umum menjelang penetapan Daftar Caleg Sementara yang harus diserahkan ke KPU tanggal 9 April 2013. Menurut Wasekjen Partai Demokrat, pilihan paling rasional adalah KLB.

Silang sengkarut Partai Demokrat (PD) yang belum memilih ketua umum definitif makin rumit. Ketua DPP Gede Pasek Suardika, mendorong agar segera digelar Kongres Luar Biasa (KLB) sebagai jalan keluar dari polemik internal.

Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) sedang mempersiapkan Kongres Luar Biasa (KLB). Majelis Tinggi PD terlihat hati-hati mempersiapkan KLB karena bisa saja ada loyalis Anas Urbaningrum ikut mengadu nasib di KLB PD.

Ketua baru Partai Demokrat (PD) nanti haruslah figur yang benar-benar diterima semua faksi, tidak memiliki agenda politik pribadi dan bisa menjadi administrator yang mumpuni. Mengapa PD butuh yang demikian?

Pertemuan antara Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono dan pengurus DPD PD se-Indonesia membawa hasil positif. Kini seluruh DPD dan DPC telah memahami kondisi PD dan satu suara untuk menyelamatkan partai.

 Ada kejutan lain dalam hubungan antara Anas Urbaningrum dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelum bertolak ke Jerman, Yudhoyono mengatakan berharap Anas bebas dari dakwaan. Lo, apa yang terjadi? Mengapa Anas mengamini pernyataan itu? Bagaimana pula tanggapan Komisi Pemberantasan Korupsi?

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah mencabut kewenangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Tapi Yudhoyono justru berharap Anas bebas dari dakwaan hukum yang sedang menjeratnya.

Komisi Pemilihan Umum tidak bersedia memenuhi permintaan Partai Demokrat yang meminta perlakuan khusus terkait penyerahan daftar calon legislatif sementara (DCS) untuk Pemilihan Umum 2014. Mereka beralasan, tidak satu partai pun yang akan mendapat perlakuan istimewa.

Orang yang ditunjuk nanti 100 persen hanya mengurus partai sampai 2015