Mabes Polri membenarkan menghentikan kasus 'korupsi' ayat tembakau. Surat ketetapan penghentian perkara yang dilaporkan oleh Koalisi Anti Korupsi Ayat Rokok (KAKAR) ini dikeluarkan karena unsur pidana tak terpenuhi.

Penerbitan SP3 oleh Mabes Polri atas kasus dugaan korupsi ayat rokok dalam UU Kesehatan, patut dicurigai. Sebab sudah ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu.

Isu panas kembali bergulir dari Mabes Polri. Setelah Mabes Polri membantah menetapkan Ketua Komisi IX Ribka sebagai tersangka pada hilangnya ayat 2 pasal 113 UU No 36 tahun 2009, kini tersiar kabar Mabes Polri menghentikan penyidikan tersebut.

Bintang film Jenny Cortez melaporkan manajernya, Tata Liem, ke polisi karena mengatai dirinya pelacur. Sekarang Jenny balik dituduh tidak disiplin ketika berada di manajemen Glow asuhan Tata.

Mahkamah Konstitusi (MK) diminta mencabut pasal 40 UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) agar KPK mempunyai hak penghentian penyidikan. Namun, KPK menolak usulan itu.

Kalau KPK bisa menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), justru akan memberikan angin segar bagi koruptor. Karena itu akan bahaya kalau KPK bisa SP3.

Polisi menghentikan kasus tertembaknya seorang bocah di Gedung Pakuan atau rumah dinas Gubernur Jabar. Polrestabes Bandung yang menangani kasus tersebut mengeluarkan SP3.

Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai gagalnya PK Kejaksaan atas SKPP Bibit-Chandra bukti lemahnya penegakan hukum di pemerintahan SBY. SBY dinilai telah memberi ruang bagi kemenangan koruptor.

Anggota Komisi III DPR dari FPD Ruhut Sitompul, menyarankan agar Bibit dan Chandra bersiap menghadapi kelanjutan kasus mereka di pengadilan. Ruhut menilai saat ini sudah tidak memungkinkan bagi Kejaksaan mengeluarkan deponering terhadap kasus mereka.

KPK tak boleh gentar karena disebut sesat oleh anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun. KPK tetap harus berani mengusut politisi Senayan yang dinilai salah. Pemberantasan korupsi harus tetap berlanjut.