Draf RUUK DIY telah berada di tangan DPR. Sebelum disahkan, DPR diminta untuk menggali keinginan masyarakat DIY terkait klausul pemilihan atau penetapan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Pemerintah sudah menyerahkan draf RUU Keistimewaan DIY ke DPR. Sebagai partai pemerintah, Partai Demokrat dipastikan memberikan dukungan. Bagaimana sikap Partai Golkar?

Setgab Partai Koalisi akan menyamakan pandangannya terhadap pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta. Sebuah pertemuan khusus akan digelar untuk membedah usulan pemerintah dalam RUU yang jadi kontroversi tersebut.

Fokus pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta kini ada di DPR. Namun, sebelum melakukan pembahasan secara rinci, DPR akan melakukan konsultasi dengan sejumlah pihak, termasuk Sultan HB X dan Pakualam IX.

DPR menggelar rapat paripurna terakhir di tahun 2010. Sayangnya, masih banyak anggota Dewan yang bolos. Jumlahnya bahkan mencapai ratusan.

Draf RUUK DI Yogyakarta kini sudah berada di tangan DPR. Bagaimana dengan proses penentuan Gubernur yang menjadi perdebatan, Sultan Hamengku Buwono X pun memilih menunggu hasil pembahasan DPR.

Pemerintah telah secara resmi menyerahkan draft RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) kepada DPR, Kamis (16/12/2010). Berikut isi lengkap draft RUU tersebut.

RUU Keistimewaan DIY yang diajukan pemerintah tidak akan menggusur kewenangan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam. Sultan sangat bisa dimungkinkan merangkap sebagai gubernur utama dan gubernur.

Di tengah pro dan kontra, Rancangan Undang Undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogykarta (DIY) akhirnya diserahkan pemerintah ke DPR di akhir masa sidang tahun 2010, Kamis (16/12/2010). RUUK DIY versi pemerintah ini terdiri dari 12 Bab dan 40 pasal.

Pembahasan RUUK DIY kini berada di tangan anggota dewan di DPR. Draft yang diserahkan pemerintah sudah berada di tangan komisi terkait untuk digarap.