Komisi III DPR meminta Menkum HAM Patrialis Akbar bertindak tegas atas ditemukannya bukti keterlibatan pejabat lapas narkotika Nusakambangan dalam perdagangan narkoba. Dirjen Lapas harus dicopot.

Menkum HAM Patrialis Akbar mengatakan pihaknya sudah melakukan upaya pencegahan maksimal agar tidak terjadi pelangganggaran di Lapas. Namun Patrialis mengakui, mengatur sedemikan banyak pegawai merupakan pekerjaan yang sulit.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan pihaknya tidak akan berlama-lama menentukan Pelaksana tugas (Plt) Kalapas Narkotika Nusakambangan. Hari ini juga Plt akan ditentukan agar lapas Narkotika tetap memiliki pelaksana kegiatan.

BNN terus menelusuri dugaan aliran dana narkoba kepada Kalapas Narkotika Nusakambangan, Marwan Adli. Diduga, Marwan memakai rekening warga lokal di Cilacap untuk memutar uang peredaran narkoba.

Belum diketahui jumlah uang yang diduga diterima Kalapas Narkotika Nusakambangan Marwan Adli dalam kasus perdagangan narkoba. Kemenkum HAM akan menggandeng PPATK untuk mengungkapnya.

Kemenkum HAM menolak permintaan BNN untuk membawa Kalapas Narkotika Nusakambangan Marwan Adli ke Jakarta. Marwan akan dibawa jika sudah dicarikan penggantinya.

Kepala Lapas Narkotika Nusakambangn Marwan Adli buka mulut. Dia mengaku mendapatkan setoran uang dari napi Hertony dan juga Yoyok yang dijuluki si 'jenderal besar'.

Kalapas Narkotika Nusakambangan Marwan Adli ditahan BNN terkait kasus narkoba. Marwan terancam dicopot dari jabatannya jika memang terindikasi terlibat dalam kasus ini.

Bisnis narkotika yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (Lapas) kembali terjadi. Mirisnya, perdagangan barang haram ini melibatkan pejabat Lapas. Bisnis haram ini harus distop.

BNN menahan Kalapas Narkotika Nusakambangan Marwan Adli. BNN juga memeriksa 2 petugas Lapas Narkotika Nusakambangan, untuk penyelidikan lebih lanjut.