Menyusul bentrokan di Lapas Kerobokan, Bali, Kemenkum HAM dan Badan Narkotika Nasional (BNN) langsung melakukan pembenahan. Untuk meningkatkan koordinasi, Kemenkum HAM menempatkan pejabat fungsional di kantor BNN.

Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar siang ini akan bertemu dengan Kepala BNN Goris Mere. Pertemuan tersebut akan membahas kerusuhan yang terjadi di Lapas Kerobokan, Bali.

Setiap tindak tanduk terkait pengungkapan narkotika, petugas BNN tidak dilengkapi senjata api. BNN menilai perlu penggunaan senjata api untuk membantu pelaksanaan tugas di lapangan terkait pemberantasan narkotika.

Tertutupnya akses informasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) menjadi alasan sulitnya pemberantasan narkoba di tempat-tempat ini. Kalapas pun diminta terbuka melapor ke Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kasus kerusuhan di LP Kerobokan Denpasar harus menjadi pelajaran penting untuk pemberantasan Narkoba. BNN pun didesak membersihkan seluruh LP dan Rutan di Indonesia dari peredaran narkoba.

Bisnis narkoba diduga kuat diatur dari dalam penjara, seperti yang terjadi di LP Kerobokan, Denpasar, Bali. Terlalu padatnya LP dan petugas yang tidak 'bersih' makin membuat sulit pengawasan.

Kerusuhan di LP Kerobokan saat BNN hendak 'mengambil' pengedar Narkoba menjadi fakta sulitnya memberantas peredaran narkoba. Distributor narkoba harus langsung dieksekusi. Jika hanya dipenjara, mereka malah menulari napi lain.

BNN gagal mencokok tersangka kasus narkoba Hariadi dari LP Kerobokan, Denpasar, Bali. Petugas mendapat perlawanan dari para napi. BNN menengarai ada sipir yang terlibat.

Kerusuhan pecah di LP Kerobokan, Bali, saat BNN hendak menangkap Hariadi narapidana kasus narkoba. BNN menemukan napi kasus narkoba itu tengah pesta narkoba di dalam sel.

Aksi razia narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di LP Kerobokan, Denpasar, Bali berakhir rusuh. Puluhan narapidana mengamuk karena tak puas dengan aksi razia tersebut.