Carut marutnya penataan ruang di Kota Bandung dinilai Pansus VIII DPRD Kota Bandung, karena perilaku pejabat pemerintahnya. Pejabat terlalu mudah mengeluarkan izin pembangunan mal.

Pansus VIII DPRD Kota Bandung menilai pemerintah hanya berjalan sepihak dalam hal perijinan tata ruang selama ini. DPRD Kota Bandung hanya mengetahui izin proyek pada saat timbul konflik sosial.

Selama proses Raperda Rancangan Detail Tata Ruang Kawasan (Raperda RDTRK) status Babakan Siliwangi (Baksil) bisa menjadi status quo.

Walaupun izin pembangunan rumah makan di kawasan Babakan Siliwangi (Baksil) telah keluar, Pansus VIII DPRD Kota Bandung meminta segala bentuk izin terkait dengan penataan ruang dihentikan terlebih dahulu.

Peliknya masalah parkir di kampus ITB membuat pihak rektorat memutar otak untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan parkir.

Meski awalnya ITB menyambut baik rencana pembangunan lahan parkir 3 lantai di Sorga, namun dalam pembicaraan lebih lanjut dengan pengembang, ITB mentahkan lagi tawaran tersebut.

Salah satu komunitas yang bersikeras mempertahankan Babakan Siliwangi sebagai ruang terbuka hijau adalah Sanggar Olah Seni (SOS). Namun SOS pun harus mempertahankan diri dari perpecahan.

Sekitar tiga puluh perwakilan dari berbagai komunitas di Bandung, sepakat membentuk wadah Masyarakat Peduli Babakan Siliwangi. Sebuah manifesto pun diusung yang intinya menolak komeresialisasi Baksil.

Babakan Siliwangi (Baksil) dulu terkenal dengan nama hutan Lebak Gede (Lembah Besar - red). Pembangunan demi pembangunan mengiringi kisah kawasan tersebut.

Ini lah desain gedung parkir bertingkat di kawasan Sarana Olahraga Ganesha (Sorga). Sayangnya, tak ada data berapa luas lahan yang akan dibangun. Hanya empat lapangan tenis dan basket yang terpakai.