Nusron Wahid dan Agus Gumiwang diketahui sudah dipecat dari keanggotaan Partai Golkar oleh Ketum Aburizal Bakrie (Ical). Namun ternyata pemecatan itu tak bisa menghadang jalan keduanya menjadi wakil rakyat di Senayan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Sjarif Tjitjip Soetardjo menegaskan pihaknya pasti memberikan sanksi bagi delapan kader anggotanya yang mbalelo mendukung pilkada langsung saat paripurna RUU Pilkada. Namun, bentuk sanksi sejauh ini masih dibicarakan.

11 Anggota Fraksi Partai Golkar DPR mendukung pilkada langsung dalam voting Paripurna RUU Pilkada. Tindakan itu, bagi Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso, tak perlu diberi sanksi.

Suara Golkar, Suara Rakyat. Slogan yang selalu didengungkan Ketum Golkar Aburizal Bakrie itulah yang menjadi patokan bagi politikus Partai Golkar, Zainuddin Amali, mendukung pilkada Langsung. Ia juga siap menerima sanksi.

Sebelas anggota Fraksi Golkar berbeda pendapat saat sidang paripurna untuk menetapkan RUU Pilkada. Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menyatakan akan memberi sanksi kepada delapan dari sebelas orang itu.

DPR akhirnya mengesahkan Pilkada lewat DPRD lewat 'drama' politik. Pilkada lewat DPRD disebut sebagai sebuah kemunduran demokrasi di Indonesia dan kemenangan dari kartel politik.

Ada 11 orang anggota Fraksi Partai Golkar yang melawan keputusan fraksinya dalam voting pengambilan keputusan pengesahan RUU Pilkada. Golkar pun akan mengambil tindakan tegas kepada 11 orang itu.

Dalam voting pengambilan keputusan pengesahan RUU Pilkada, ada 11 orang anggota Fraksi Partai Golkar yang melawan keputusan fraksinya. Sebelas orang ini mendukung pilkada langsung dengan dimotori oleh poros muda Golkar.

Sebanyak 11 anggota Fraksi Golkar memilih menentang keputusan partainya terkait voting pengesahan RUU Pilkada. Kesebelas politisi memilih opsi kesatu, Pilkada langsung dipilih melalui masyarakat.

Politisi Golkar Chairuman Harahap memilih mendukung opsi Pilkada langsung saat voting Paripurna pengesahan RUU Pilkada. Chairuman menegaskan Pilkada melalui DPRD justru kemunduran demokrasi.