KPK melihat masih belum ada langkah tegas dari Presiden Jokowi terkait urusan KPK dan Polri. Johan juga menyampaikan yang terjadi antara KPK dan Polri ini bukan konflik lembaga, tetapi ada individu yang bermain. 

Minggu (25/1/2015) malam, Presiden Joko Widodo mengundang 6 tokoh ke Istana Negara Jakarta untuk membahas kisruh yang terjadi antara KPK dan Polri. Nantinya, tokoh-tokoh tersebut akan memberikan masukan kepada presiden.

Guru Besar Hukum UGM Prof Denny Indrayana, Guru Besar Hukum Universitas Andalas Prof Saldi Isra, dan dosen UGM Dr Zainal Arifin Mochtar akan mendaftarkan gugatan ke MK terkait UU TNI dan UU Polri. 

Presiden Joko Widodo membentuk tim independen yang bertugas meredam 'kisruh' Polri-KPK. Diharapkan tim yang terdiri dari 7 tokoh yang ahli di bidangnya masing-masing itu bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi objektif kepada Jokowi.

"Kalau kasus mereka masing-masing tidak (dibahas) secara khusus," kata pengamat kepolisian dan juga akademisi, Bambang Widodo Umar, saat berbincang dengan detikcom, Senin (26/1/2015).

Enam dari tujuh tokoh dengan latar belakang berbeda berkumpul di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, sebagai embrio pembentukan tim independen yang diharapkan dapat meredam kisruh di KPK-Polri.

Konsep restorative justice ini bergantung dari keaktifan kedua belah pihak untuk mau bermediasi. "Cara ini memungkinkan kasus pidana tidak ke meja hijau," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Ronny Sompie.

Politisi NasDem Taufik Basari mengenang saat-saat pertama kali bertemu dan berinteraksi dengan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW). Baginya BW adalah sosok guru yang mengajarkan banyak hal.

Ketua Badan Advokasi Hukum Partai NasDem Taufik Basari mengenang saat-saat ia masih bekerja di YLBHI bersama Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW). Menurutnya, Bambang merupakan sosok yang berintegritas, berani dan konsisten.

Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno bersuara lantang terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Ia menyebut banyak kejanggalan dalam penangkapan Bambang.