Semua warga negara berhak mendaftar sebagai pimpinan KPK, tidak terkecuali pengacara yang sering membela kasus-kasus korupsi.

Pemerintah, Komisi III DPR, dan Panitia Seleksi Pimpinan KPK harus berpikir ulang mengenai calon pimpinan KPK yang bakal diseleksi terkait penolakan SKPP kasus Bibit-Chandra.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum ikut prihatian atas pembatalan SKPP Bibit-Chandra oleh PT DKI Jakarta. Putusan ini dinilai sebagai bagian dari serangan pelemahan KPK.

Pansel calon pimpinan KPK kali ini pendaftarnya ada yang berasal dari pengacara tersangka korupsi. Bagaimana komentar Menkum HAM Patrialis Akbar soal ini?

Pansel Pimpinan KPK tidak akan memaksakan diri untuk memilih 2 nama calon pimpinan KPK untuk diajukan ke DPR. Jika tidak ada yang memenuhi syarat, proses seleksi akan ditutup dan akan dilaporkan pada Presiden SBY.

Pansel KPK mulai melakukan upaya jemput bola untuk menjaring nama-nama calon pimpinan KPK. Sejumlah universitas, institusi penegak hukum dan kalangan LSM akan disurati untuk mengirimkan calon.

Hingga saat ini masih ada perbedaan pendapat antara DPR dan Pansel KPK soal masa kerja calon pimpinan KPK yang akan dipilih. Hal ini akan segera dibicarakan oleh kedua pihak.

Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru haruslah yang benar-benar bersih. Bahkan calon pimpinan harus sosok yang tidak pernah membela koruptor.

Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menggelar rapat evaluasi internal. Sejumlah persoalan dibahas termasuk laporan sementara jumlah pendaftar yang ada hingga hari ini.

Kondisi fisik yang kurang sempurna, tidak membuat advokat Yahya Kristian Suhandi minder jadi pimpinan KPK. Tekadnya untuk memberantas korupsi jauh lebih kuat dibandingkan hambatan jasmani.