Bambang Widjojanto hari ini kembali berkantor di gedung KPK. Saat tiba di kantornya, BW langsung dikerubungi beberapa karyawan.

Usulan hak imunitas kepada pimpinan KPK dinilai melanggar prinsip-prinsip negara hukum. Bayu mengusulkan dibentuk Mahkamah Privilegiatum, sebuah majelis khusus yang bertugaskan mengadili pejabat negara.

Puluhan orang personel polisi dari satuan Sabhara Polda Metro Jaya mengamankan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengamanan ini untuk mengantisipasi massa yang akan datang berdemonstrasi  terkait hubungan KPK versus Polri yang sedang memanas.

Bambang Widodo Umar, menyampaikan beberapa hal terkait kondisi Polri kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah lemahnya manajemen sumber daya manusia (SDM). Dampaknya adalah persaingan tidak sehat di internal kepolisian.

Drama hukum menegangkan bumi nusantara telah digelar nyata, bukan fiksi tapi realita. Sikap maryarakat nyata terbelah, tidak seperti Cicak vs Buaya jilid 1 yang sangat terang menderang seluruh komponen bangsa mendukung dibalik KPK.

Konflik KPK dan Polri kembali pecah. Partai Demokrat (PD) pun meminta Presiden Jokowi mengambil tindakan jangan sampai konflik berlarut. 

Minggu (25/1/2015) malam, Presiden Joko Widodo mengundang 6 tokoh ke Istana Negara Jakarta untuk membahas kisruh yang terjadi antara KPK dan Polri. Nantinya, tokoh-tokoh tersebut akan memberikan masukan kepada presiden.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto akan kembali ke kantor. Namun, BW datang hanya untuk mengurusi masalah administrasi dan membahas soal proses pengunduran dirinya. 

Mabes Polri melalui Kepala Divisi Humas Irjen Ronny Franky Sompie, meminta masyarakat agar kepolisian dapat bekerja independen dan tanpa tekanan dalam proses hukum yang menjerat Bambang Widjojanto (BW).

KPK berharap presiden segera mengambil langkah tegas terkait urusan KPK dan Polri. Jangan sampai konflik malah berlarut-larut dan justru kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK dan Polri jadi terhambat.