Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin berkomitmen menampung aspirasi napi. Namun bukan berarti ia akan langsung mencabut PP 99/2012 sebagaimana tuntutan napi.

PP 99/2012 tentang pengetatan remisi, digugat ke MA. Dalam PP tersebut, pemerintah memperketat pemberian remisi bagi terpidana terorisme, narkotika, korupsi, illegal logging dan kejahatan transnasional.

Setelah sekitar 1 jam, pertemuan Menkum HAM Amir Syamsuddin dan 7 perwakilan napi LP Tanjung Gusta berakhir pukul 12.30 WIB. Para napi mengklaim, Menkum HAM berjanji akan menghapus pengecualian remisi di PP 99 Tahun 2012.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso memfasilitasi para napi koruptor yang menggugat PP 99/2012 ke SBY. Menurut Ketua DPR Marzuki Alie, surat tersebut dikirim Priyo sebagai hasil kunjungan kerja ke LP Sukamiskin beberapa waktu lalu.

LP Tanjung Gusta di Medan membara pada Kamis petang hingga Jumat pagi. Hingga kini aparat penegak hukum masih mencari napi yang kabur dan meredam emosi napi. Ini foto-foto rusuh yang menelan jiwa 5 orang itu:

Wakil Ketua DPR dari Golkar Priyo Budi Santoso memfasilitasi napi korupsi yang menggugat PP 99/2012 ke SBY. Namun Wakil Ketua MPR dari Golkar Hajriyanto Tohari menilai PP ini sudah sejalan dengan pemberantasan korupsi.

Wamen Denny Indrayana menegaskan PP 99/2012 tentang pengetatan remisi bagi napi korupsi dikeluarkan sebagai bukti langkah pro pemberantasan korupsi.

PP 99 yang melarang remisi bagi terpidana kasus korupsi dipandang Komisi III DPR sebagai isu yang tak sehat. Soalnya, koruptor yang terlalu lama di LP bisa mengkonsolidasi narapidana lain untuk rusuh.

Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat menuturkan tindakan Wakil Ketua DPR Bidang Polhukam Priyo Budi Santoso memfasilitas penolakan PP 99/2012 tentang pengetatan remisi bukanlah sikap DPR.

Anggota komisi III DPR RI Ahmad Yani menilai PP 99/2012 tentang pengetatan remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat bertentangan dengan UU 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.