Polri mengundang PPATK untuk mengumumkan hasil penyelidikan rekening gendut Jenderal Polri. DPR mendesak Polri membuka semua Jenderal Polri pemilik rekening gendut yang kontroversial.

Ketua PPATK Yunus Husein berang. Ini terkait dengan beredarnya isu mengenai isu RUU PPATK, di mana lembaga itu meminta kewenangan seperti KPK.

Banyak anggota DPR yang belum menyerahkan daftar harta kekayaannya. Partai seharusnya mampu memberikan sanksi kepada anggotanya yang duduk di DPR RI karena belum menyerahkan laporan kekayaan itu.

Komisi III DPR meminta semua rekening Jenderal Polri dibuka. Hal ini dinilai penting untuk melihat siapa Jenderal Polri yang memiliki rekening gendut.

Bawaslu menilai sengketa pemilu lebih baik diselesaikan di tingkat MK daripada di tingkat Pengadilan Tinggi (PT). Alasannya, MK memiliki pengalaman berharga dalam penyelesian sengketa pemilukada selama ini.

Bawaslu mengaku banyak menerima laporan dari daerah terkait calon kepala daerah yang terindikasi bermasalah. Bawaslu pun menggandeng PPATK guna mencari calon kepala daerah dan kepala daerah yang diduga melakukan money laundering.

Polri tengah menyelidiki dugaan rekening mencurigakan terkait rekening jenderal. PPATK pun siap memberikan dorongan dan bantuan dalam pengungkapan.

PPATK menyangkal membocorkan laporan hasil analisa rekening sejumlah jenderal polisi. PPATK memastikan pihaknya tidak pernah mengeluarkan data tersebut.

PPATK telah melaporkan ribuan transaksi mencurigakan ke Polri dan Kejagung, termasuk rekening para jenderal polisi. Setiap hari saja, PPTAK menemukan 45 transaksi mencurigakan.

Ada empat sektor yang bisa dimanfaatkan oknum Polri menggemukkan rekening bank mereka. Semuanya rentan konflik sosial dan pengerusakan lingkungan yang penyelesaiannya jadi wewenang Polri.