Komisi VIII DPR malam ini memanggil Kapolri dan Menteri Agama membahas kerusuhan yang terjadi di Cikeusik dan Temanggung. Salah satu kesimpulan dalam pertemuan tersebut adalah DPR mendesak kepada kepolisian untuk mengungkap aktor intelektual di balik kerusuhan tersebut.

Komisi VIII DPR RI yang membidangi masalah agama akan segera membentuk Undang-undang (UU) Kerukunan Umat Beragama (KUB). Rencana penyusunan UU KUB tersebut sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Tahun 2011.

Komisi VIII DPR malam ini memanggil Kapolri dan Menteri Agama membahas kekerasan yang terjadi di Pandeglang, Banten, dan Temanggung, Jawa Tengah. DPR akan mempertanyakan keseriusan polisi menangani masalah ini dan sejauh mana implementasi SKB 3 menteri dilaksanakan.

Fraksi Partai Golkar ikut mengkritik pemerintah atas terjadinya insiden kekerasan di Cikeusik dan Temanggung. Pemerintah dianggap lalai menjalankan kewajiban dalam memberi perlindungan keamanan bagi warga negara.

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Malang menggalang antisipasi terjadinya konflik antar umat beragama seperti yang terjadi di Temanggung dan di Cikeusik, Banten. PCNU berharap kondisi Malang tetap aman.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang tercatat dalam sejarah 'Indonesia –negara beragama dan cinta damai' ini sungguh memilukan hati. Kalau kejadian-kejadian seperti itu disebut sebuah keisengan, nampaknya kurang tepat.

PP Muhammadiyah menyesalkan terjadinya kerusuhan di Temanggung, yang mengakibatkan beberapa gereja rusak dan beberapa orang terluka. Muhammadiyah meminta umat beragama mewaspadai gelagat provokasi dan adu domba.

Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN), JE Sahetapy, menilai aparat Kepolisian tidak melakukan tindakan tegas mengantisipasi penyerangan jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri harus dicabut.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo meminta Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Sutarman berkoordinasi dengan para ulama terkait antisipasi penyerangan sekelompok orang kepada jemaat Ahmadiyah di Jakarta.

Ketua MPR Taufiq Kiemas mengusulkan agar pemerintah membuat Keppres terkait posisi Ahmadiyah. Ia juga mengutuk insiden penyerangan jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten.