"Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan itu namanya duit nonbudgeter dan menjadi sesuatu yang liar dan pertanggungjawabanya menjadi tak jelas," kata Mensesneg era Gus Dur, Bondan Gunawan.

Untuk mengatasi konflik dan separatisme di Papua jangan hanya memantau dari jauh saja. Pemerintah pusat diminta terjun langsung ke lapangan dan melakukan dialog.

MUI Kota Surakarta dan TPM Pusat mengecam sikap BNPT yang parsial dalam memandang kasus terorisme. BNPT juga dinilai telah meresahkan umat dengan proyek deradikalisasi yang memaksakan adanya tafsir tunggal.

Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo membenarkan adanya dana dari Freeport untuk personel Polri di Papua. Menurut Kapolri, dana itu seperti uang saku.

Penembak gelap masih menjadi masalah di Papua. Sudah tidak ada alasan lagi, pemerintah harus menghentikan segala bentuk kekerasan di tanah Papua. Sekarang juga.

Pemerintah diharapkan menyikapi serius berbagai persoalan di Papua dan sejumlah daerah lain. Jika tidak, disintegrasi bangsa bisa terjadi dan Indonesia bakal menjadi negara yang hancur setelah Uni Soviet, Yugoslavia, dan Sudan.

Papua dinilai sebagai salah satu wilayah Indonesia yang rawan konflik. Bagaimana tidak? Papua memiliki kekayaan alam yang sangat mewah namun rakyatnya hidup kurang sejahtera. "Ketimpangan luar biasa," kata Rektor UIN Komarudin Hidayat.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono tidak mengetahui adanya dana dari Freeport sebesar US$ 14 juta untuk personel TNI di Papua. Agus menyebutkan, jika dana itu resmi, pihaknya akan memahaminya.

Konflik Papua yang berlarut-larut telah membuat korban tewas hingga 14 orang. Jumlah itu hanya terjadi pada bulan Oktober ini dan belum ditotal dengan periode sebelumnya.

Konflik di Papua harus diselesaikan dengan bantuan tokoh nasional yang sudah berpengalaman. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyarankan mantan Wapres JK untuk membantu menyelesaikan Papua.