'Penyakit' amnesia rupanya 'menular' juga ke ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengadili Neneng Sri Wahyuni, istri bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Neneng bilang bingung diadili dalam perkara korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut.

Kata-kata “tidak tahu”, “tidak ingat”, “tidak kenal”, dan “lupa” rupanya masih dianggap jurus jitu bagi mereka yang terkait kasus-kasus korupsi agar terhindar dari jeratan hukum. Itu pula yang dipertontonkan Neneng Sri Wahyuni, terdakwa perkara pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menegur 2 warga negara Malaysia, Mohammad Hasan Bin Kushi dan R Azmi Bin Muhammad Yuso. Keduanya ditegur lantaran dianggap tidak jujur memberi keterangan.

"Saya bingung. Kalau menyesal, saya tidak pernah tahu proyek ini. Saya tidak pernah diminta suami ke departemen-departemen untuk mengurus proyek. Kalau dibilang menyesal, saya nggak menyesal karena saya nggak tahu proyek ini," jawab Neneng.

Istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni mengaku tidak tahu menahu mengenai proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kemenakertrans. Neneng juga mengaku tidak mengetahui tender proyek yang diikuti PT Anugrah Nusantara.

Keterangan ahli pengadaan barang/jasa memberatkan posisi istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni. Ahli menyebut pengalihan pekerjaan proyek pengadaan dan pemasangan PLTS menyalahi Keppres 80/2003.

Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat melaporkan majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang menangani perkara korupsi bekas Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Angelina Pingkan Sondakh atau Angie ke Komisi Yudisial. Putusan hakim atas Angie dinilai janggal.

KPK menegaskan tidak ada seorangpun yang dilindungi oleh pihaknya jika telah memiliki alat bukti cukup. Termasuk Anas Urbaningrum yang diduga terlibat kasus proyek Hambalang. 

KPK hari ini kembali memanggil Direktur PT Pacific Putra Metropolitan Clara Maureen. Clara diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pencucian uang terkait pembelian saham PT Garuda, Muhamad Nazarrudin.

Seiring dengan semakin dekatnya Pemilu legislatif, KPK mengimbau agar parpol memilih anggota caleg yang berintegritas. Imbauan terlontar mengingat puluhan anggota DPR yang terjerat kasus korupsi.