Rupanya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai sejak 1 Januari 2014 lalu mendapat respons sangat positif dari masyarakat. 

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyediakan dana Rp 55,2 miliar untuk menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di kabupaten berjuluk "The Sunrise of Java" tersebut. Program JKN sendiri sudah berlaku per Januari 2014.

Hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang menyumbang angka kematian cukup tinggi di Indonesia dengan munculnya komplikasi penyakit lain seperti stroke dan gagal ginjal. Salah satu faktor yang menjadi kendala penyakit ini adalah kepatuhan dari si pasien.

Presiden SBY berjanji akan meningkatkan kesejahteraan dokter dan para tenaga medis. Janji tersebut disampaikan melalui Ibu Ani yang ditulis dalam akun Instagramnya, kemudian dibacakan kembali oleh SBY dalam rapat di kantor presiden hari ini.

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Puskesmas Jatinegara, Jakarta Timur. Jokowi meninjau keselarasan penggunaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digulirkan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diterapkan pemerintah per 1 Januari 2014. Dari total penduduk Kabupaten Jombang 2013 berjumlah 1.217.560 jiwa, sebanyak 567.317 belum tercover sebagai peserta BPJS.

Saat sakit pasien tentu memiliki hak untuk berobat ke dokter mana saja yang dirasa cocok. Namun bila sudah terdaftar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan primer, pasien tak boleh berobat ke sembarangan dokter.

Biasanya, seorang dokter praktik mandiri akan mendapatkan penghasilan lebih besar ketika banyak pasien yang berobat. Tapi dengan adanya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dicanangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, makin sedikit pasien berobat maka dokter akan semakin untung. Kenapa bisa begitu?

Pemerintah telah memberlakukan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Menkum HAM Amir Syamsuddin mengupayakan keikutsertaan seluruh napi di Indonesia dalam program BPJS.

Memiliki anak yang cerdas dan berkompeten pasti merupakan dambaan setiap orang tua. Nah, untuk 'mencetak' anak-anak yang cerdas dan berkompeten, salah satu hal penting yang harus dilakukan adalah menghindari kekurangan gizi.