Komisi II DPR menyepakati, anggota partai politik yang telah mundur bisa masuk KPU. Bila hal ini diakomodasi dalam UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU dinilai akan menjadi institusi yang oportunis.

Rapat internal Komisi II DPR kemarin membahas revisi UU Penyelenggara Pemilu. Salah satu kesepakatanya, membuka peluang mantan anggota parpol masuk KPU. Komisi II DPR dinilai merampok independensi penyelenggara pemilu.