Kejagung telah mengirimkan surat permohonan pemeriksaan Gubernur Kaltim, Awang Farouk Ishak ke Presiden. Awang sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus divestasi PT Kaltim Prima Coal (KPC).

DPR dan pemerintah mengesahkan UU Grasi yang baru sebagai revisi dari UU No 22/2002 tentang Grasi dalam sidang paripurna DPR, Senin (26/7/2010). Sejumlah perubahan termuat di UU baru  yang kurang bergaung pembahasannya itu.

Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Julian M Pasha, mengatakan, deklarasi anak sudah dibacakan di depan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh. Deklarasi itu tidak perlu dibaca ulang di depen SBY.

Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA) Arist Merdeka Sirait menyebut panitia Hari Anak Nasional (HAN) mencoret jadwal pembacaan deklarasi anak karena permintaan Sekretariat Negara (Setneg). Namun hal itu dibantah oleh pihak Istana.

Kabar gembira bagi pegawai Kementerian Agama (Kemnag). Tahun baru 2011 nanti mereka akan mendapatkan remunerasi atau perbaikan struktur  gaji.

Selain insiden penoyoran, peringatan Hari Anak Nasional ternyata juga menyisakan masalah. Sejumlah agenda yang sudah dijadwalkan terpaksa dicoret termasuk rencana pembacaan Deklarasi Anak.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengimbau agar pihak terkait yang ada dalam kerjasama Taman Ria Senayan dipertemukan untuk mencari kejelasan permasalahan. Termasuk Ketua DPR periode pimpinan Agung Laksono dan juga Setneg.

Di tengah desakan agar rencana pembangunan Mal Taman Ria Senayan tak direalisasikan, Komisi II DPR mendengar Izin Membangun Bangunan (IMB) proyek itu sudah keluar. Karena itu Komisi II pada Rabu 28 Juli 2010 akan bertemu Mensesneg.

Proses persetujuan pembangunan Taman Ria menjadi mal dinilai sebagai kesalahan pimpinan DPR periode lalu. Seandainya saja tidak mengizinkan pendirian mal, tentu kontrak itu urung dilakukan.

Golkar menyangkal mendukung pembangunan mal di Taman Ria Senayan karena ada petingginya yang duduk sebagai Dirut PT Ariobimo Laguna Perkasa, pengembang lahan milik Setneg tersebut.