Komisi DPR yang membidangi keuangan dan perencanaan pembangunan menyesalkan terjadinya penangkapan pejabat Kemenakertrans oleh KPK. Kasus itu membuktikan mafia anggaran juga terjadi di pemerintahan.

Siapa akan terseret kasus penangkapan 2 pejabat Kemenakertrans oleh KPK? Belum jelas, tapi Komisi IX DPR jauh hari telah menegaskan tidak terlibat. Komisi IX adalah mitra kementerian tersebut, termasuk soal anggaran.

Komisi IX DPR sebagai mitra kerja Kemenakertrans dalam membahas anggaran rutin mendorong KPK menuntaskan kasus dua pejabat Kemenakertrans.

Menakertrans Muhaimin Iskandar tak tahu menahu perihal kasus yang menimpa dua orang pejabat Kemenakertrans. Ia berkomitmen menjadikan kasus ini sebagai bahan evaluasi internal Kemenakertrans.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dua pejabat Kemenkertrans dan seorang pengusaha. Menakertrans Muhaimin Iskandar mendorong KPK mengusut hingga tuntas kasus apa pun yang menyangkut dua pejabat itu.

KPK kemarin menangkap tangan dua pejabat Kemenakertrans. Kedua pejabat itu, I Nyoman Suisanaya dan Dadong Irbarelawan, beserta pengusaha Dharnawati, akan segera ditetapkan sebagai tersangka.

KPK kembali menangkap tangan pejabat negara yang bermain anggaran dengan pihak swasta. KPK didesak untuk bisa mengungkap mata rantai mafia anggaran dalam kasus di Kemenakertrans.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak mau berkomentar banyak soal penangkapan dua pejabatnya oleh KPK. Kemenakertrans menyerahkan semua proses hukum kepada KPK.

KPK menangkap 2 pejabat Kemenakertrans dan seorang pengusaha sore tadi. Mereka adalah I Nyoman Suwisma (sesditjen P2KT), Dadong Irbarelawan (kabag perencanaan & evaluasi) dan Dharnawati (swasta).

KPK menyita uang Rp 1,5 miliar dari tangan pejabat Kemenakertrans. Uang itu disimpan dalam kardus bekas durian.