PP 99/2012 mencuat bersamaan dengan momentum kerusuhan LP Tanjung Gusta, Medan. Namun, Wakil Ketua DPR tidak percaya jika kerusuhan LP tersebut disebabkan oleh PP yang mengatur pengetatan remisi itu.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai PP 99/2012 adalah PP yang dilandasi semangat pemberantasan korupsi. Tak perlu ada upaya revisi terhadap PP tersebut.

ICW akan melaporkan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso ke Badan Kehormatan (BK) DPR. Tindakan Priyo memfasilitasi gugatan napi korupsi terkait PP 99/2012 ke Presiden SBY dinilai tidak berpihak pada pemberantasan korupsi. Priyo pun angkat bicara.

Aggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat melakukan kunjungan ke LP Tanjung Gusta, Medan. Dalam kunjungan ini diketahui penyebab utama kerusuhan napi dan faktor lain yang memanaskan kondisi.

PP 99/2012 diuji materiil ke Mahkamah Agung (MA). Adalah Yusril Ihza Mahendra yang mewakili kliennya terpidana korupsi yang kini ditahan di LP Sukamiskin. PP itu bertentangan dengan UU dan HAM menjadi alasan.

Erwin juga menyebut langkah penolakan ini bisa menjadi tameng hukum pemerintah dalam melawan korupsi. 

“Akan saya hadapi. Insya Allah saya ikhlas.”

Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso mengirim surat kepada Presiden SBY yang berisi gugatan napi korupsi terhadap PP 99/2012. Surat ini dianggap memfasilitasi koruptor sehingga mendapat keringanan hukuman.

Koalisi Masyarakat Sipil akan berupaya mengajukan penolakan uji materi PP 99/2012 ke MA. Hal ini dilakukan atas pengajuan uji materi pengacara kawakan yang membela narapidana korupsi, Yusril Ihza Mahendra.

Pengacara kawakan Yusril Ihza Mahendra mewakili kliennya, seorang narapidana korupsi, mengajukan uji materiil PP 99/2012 terkait pengetatan remisi. Koalisi Masyarakat Sipil akan melawan aksi Yusril dengan mengajukan penolakan uji materi itu ke Mahkamah Agung.