Carut-marut Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga kini tidak kunjung tuntas. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan kasus tersebut bukan masalah etika.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) KPU menunda keputusan final mengenai kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada DKI Jakarta. Putusan sidang tersebut akan diumumkan secepatnya sebelum 10 Juli 2012.

Daftar pemilih tetap (DPT) terkait pilkada DKI dinilai bermasalah. KPU DKI pun dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP). Jika kelak dinyatakan tak profesional, KPU DKI siap.

Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol. DKPP mempertemukan KPU DKI dengan para pelapor yang mengadukan soal masalah DPT.

Empat timses kontestan Pilgub DKI Jakarta melaporkan Ketua KPU DKI Jakarta, Dahliah Umar, Pokja Pendataan Pemilih KPU, Aminullah, ke DKPP. Laporannya masih soal dugaan tidak profesionalnya penyusunan dan penetapan DPT.

DKPP bisa merekomendasikan pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. Rekomendasi pemberhentian bisa dikeluarkan jika Ketua KPU dan Bawaslu melanggar kode etik.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Selasa (12/6) kemarin dilantik di Istana Merdeka. Lembaga ini sengaja dibentuk untuk mengawasi personel penyelenggara pemilu.

Lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah menentukan ketua baru. Lewat keputusan rapat pleno, para anggota sepakat memilih Jimly Asshiddiqie sebagai ketua

Bila dibanding pendahulunya, kini kekuatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) lebih tinggi. Mereka bisa meremendasikan sanksi pemecatan terhadap para pimpinan KPU dan Bawaslu.

Tiga nama anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang diusulkan Komisi II DPR yaitu Jimly Asshiddiqie, Saut Hamonangan Sirait, dan Nur Hidayat Sardini diterima oleh seluruh anggota DPR dalam rapat paripurna, Selasa (5/6).