Bila dibanding pendahulunya, kini kekuatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) lebih tinggi. Mereka bisa meremendasikan sanksi pemecatan terhadap para pimpinan KPU dan Bawaslu.

Tiga nama anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang diusulkan Komisi II DPR yaitu Jimly Asshiddiqie, Saut Hamonangan Sirait, dan Nur Hidayat Sardini diterima oleh seluruh anggota DPR dalam rapat paripurna, Selasa (5/6).

DPR mencalonkan mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Jimly dinilai memiliki pengetahuan hukum dan juga pengalaman yang banyak.

DPR memiliki jatah untuk menempatkan tiga tokoh masyarakat sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dari total tujuh anggota DKPP. Kriteria dan mekanisme penjaringan calon tidak beda jauh dengan pemilihan anggota KPU dan Bawaslu.

Pemerintah dan DPR akan segera memilih 5 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP akan bertugas memeriksa dan memutus pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu

 Kewenangan Bawaslu akan diperkuat dalam RUU Pemilu yang segera disahkan oleh paripurna DPR RI. Dalam RUU ini, Bawaslu akan diberi kewenangan ajudikasi atau kewenangan untuk mengadili perkara pemilu.

Pembahasan revisi UU Pemilu di DPR mulai mengambil keputusan. Antara lain menargetkan pemilu legislatif pada bulan April 2014, dengan pelaksanaan tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelumnya.

Sejumlah LSM, termasuk Cetro, sudah berancang-ancang mengajukan uji materi revisi UU Penyelenggara Pemilu ke MK. Politisi PKS Agus Poernomo tak mempermasalahkan jika RUU Pengganti UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang rencananya disahkan menjadi UU hari ini digugat ke MK.

Independensi KPU ke depannya dipertanyakan karena Komisi II DPR sepakat membuka peluang mantan anggota parpol masuk ke KPU. Namun menurut FPPP, berdasar pengalaman, hal itu tidak akan mempengaruhi independensi.

Komisi II DPR menyepakati, anggota partai politik yang telah mundur bisa masuk KPU. Bila hal ini diakomodasi dalam UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU dinilai akan menjadi institusi yang oportunis.