Sebanyak 5 ribuan buruh se-Tangerang Raya (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan) akan bergerak menuju DKI Jakaryta mengelar aksi besar-besaran pada peringatan Hari Buruh se-dunia atau May Day, Selasa (1/5) awal bulan depan.

Sejumlah unjuk rasa menghiasi beberapa titik di Ibukota. Sekitar 14.000 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi berbagai elemen tersebut yang diperkirakan berjumlah 6.000 orang itu.

Jakarta dikepung beberapa aksi unjuk rasa hari ini. Polisi memperkirakan ada sekitar 6.000 orang yang berunjuk rasa di beberapa titik di Ibukota.

Demo besar yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat, kemungkinan akan terjadi di ibukota Jakarta. Massa aksi diperkirakan akan mencapai ribuan dengan titik konsentrasi ada di Bundaran HI dan Istana Negara.

Pimpinan DPR menolak permintaan Pimpinan Pansus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk memperpanjang waktu pembahasan RUU BPJS.Dengan penolakan ini berarti ; RUU BPJS harus dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang pada Jumat (28/10).

Pemerintah diminya tidak menggunakan negara-negara yang memberikan jaminan kesehatan dan pensiun sedang mengalami krisis sebagai patokan. Pembentukan BPJS tetap penting mengingat krisis di Indonesia yang terjadi di 1998 berdampak pada kehidupan masyarakat miskin dan tidak mampu.

Demo seribu buruh masih berlangsung di depan Gedung DPR, Senayan. Massa memenuhi seluruh jalur sehingga kendaraan dari Semanggi arah Slipi tidak bisa lewat. Bus TransJakarta Koridor IX terpaksa lewat tol untuk menghindari demo ini.

Sekitar 100 orang dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 berunjuk rasa di depan Gedung Sate. Aksi ini sekaligus launching Gerakan 732 Hari Tolak Outsourcing.

Sekitar 100 orang dari Koalisi Buruh Jawa Barat berunjuk rasa di depan Gedung Sate. Mereka menolak RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dinilai membebani rakyat dan bentuk komersialisasi asuransi.

Ratusan orang dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) berunjuk rasa di Semarang, Jateng. Mereka menolak RUU BPJS karena merugikan pekerja.