Badan Anggaran (Banggar) DPR menolak permintaan tambahan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) mitra Komisi II.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Rusdi Masse, mengaku belum mengetahui detail RUU Perampasan Aset karena baru menjabat. RUU ini diusulkan untuk prolegnas 2025.