Komite Solidaritas untuk Munir (KASUM) mendesak pemerintah melanjutkan penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.

KPPKD melaporkan kandidat Gubernur Bengkulu Muslihan DS ke KPK. Muslihan diduga melakukan korupsi puluhan miliar rupiah.

Untuk pertama kalinya, pakar HAM dari Indonesia Rudi Muhammad Rizki terpilih sebagai Pakar Independen mengenai HAM dan Solidaritas Internasional.

Indonesia telah meratifikasi Kovensi Anti Penyiksaan pada 26 Juni 1987. Tapi, komitmen Indonesia dalam melaksanakan konvensi ini dinilai lemah.