detikFinance

Direksi Asabri Dirombak, Wamen BUMN: Perbaiki Tata Kelola Investasi

"Itu merupakan bagian penyegaran untuk perbaiki tata kelola investasi saja"

Senin, 03 Feb 2020 19:45 WIB

detikFinance

Kerugian Negara Akibat Skandal Jiwasraya Masih Dirahasiakan

Kejagung memastikan adanya praktik korupsi di Asuransi Jiwasraya. Berapa nilai kerugian yang ditanggung negara?

Selasa, 04 Feb 2020 07:05 WIB

detikFinance

Sri Mulyani Cs Minta BP Tapera Tak Ulangi Kesalahan Jiwasraya & Asabri

Komite meminta jangan sampai kasus-kasus mengenai masalah investasi yang terjadi belakangan ini juga terjadi di BP Tapera.

Rabu, 12 Feb 2020 23:00 WIB

detikFinance

Apa Kabar Program BP Tapera?

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melaporkan capaian serta rencana kerja 2020 kepada Komite Tapera. Apa kabarnya?

Kamis, 13 Feb 2020 08:45 WIB

detikNews

Dewas dan Pimpinan KPK, Bekerjalah!

Ikhtiar pemberantasan korupsi di negeri ini tampaknya sudah disekat rapat melalui revisi Undang-Undang KPK.

Senin, 03 Feb 2020 11:30 WIB

detikFinance

Kasus Jiwasraya Bisa Jadi Angin Segar ke Bisnis Properti?

Hal ini didasari karena bisnis properti memiliki peluang yang sangat besar.

Rabu, 12 Feb 2020 16:30 WIB

detikFinance

Fakta di Balik Pencopotan 2 Direktur Asabri

Menteri BUMN Erick Thohir kembali merombak direksi perusahaan pelat merah. Kali ini PT Asabri (Persero) yang dapat giliran.

Jumat, 31 Jan 2020 06:43 WIB

detikNews

Istana: Hak Menteri BUMN Copot Direktur Asabri, Pak Jokowi Tak Perlu Tahu

"Itu kan kewenangan dari Kementerian BUMN, (urusan) beliau yang menjadi kewenangan teknis. Pak Jokowi nggak perlu tahu," ujar Jubir Presiden, Fadjroel Rachman.

Jumat, 31 Jan 2020 14:52 WIB

detikFinance

Erick Copot 2 Direktur Asabri, Istana: Presiden Nggak Perlu Tahu

Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman menegaskan Presiden Jokowi tak perlu tahu pencopotan 2 direktur Asabri karena merupakan kewenangan Kementerian BUMN.

Jumat, 31 Jan 2020 15:20 WIB

detikNews

KPK Bikin Kajian Minta Pemerintah Tentukan Lembaga Gabungkan Taspen-Asabri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kajian tentang rencana penggabungan lembaga jaminan sosial pada 2029.

Rabu, 05 Feb 2020 14:51 WIB