Pansus RUU Tindak Pidana Pencucian Uang Komisi III DPR masih meragukan usulan pemberian kewenangan penyelidikan bagi PPATK. Karena rangkap jabatan yang diemban Ketua PPATK Yunus Hussein dan pengangkatan yang dilakukan Presiden RI.

Komisi III DPR heran dengan kebocoran data yang ada pada PPATK dan rekening gendut Polri. Untuk itu DPR akan memanggil PPATK dan Polri Senin (26/7/2010) pekan depan.

Komisi III DPR akan mendorong agar PPATK menjadi lembaga superbody seperti KPK. PPATK dinilai tidak efektif tanpa wewenang penyidikan dan penuntutan.

Mabes Polri sudah menyatakan ada 17 rekening polisi yang dinilai wajar meski berjumlah miliaran rupiah. Polri pun diminta agar menyebutkan saja siapa pemilik rekening tersebut dan besaran jumlah rekeningnya.

Penjelasan Mabes Polri soal isu rekening mencurigakan milik perwira tingginya sangat mengecewakan. Revisi UU PPATK agar dapat ikut melakukan penyelidikan awal sudah sangat penting dilakukan.

Sikap kepolisian yang tidak merinci nama-nama perwiranya yang memiliki rekening mencurigakan diapresiasi Komisi Informasi Pusat (KIP). Namun seharusnya Polri juga menyampaikan LHKPN pemilik rekening itu untuk menyamakan dengan Laporan Hasil Analisa PPATK.

Polri mengundang PPATK untuk mengumumkan hasil penyelidikan rekening gendut Jenderal Polri. DPR mendesak Polri membuka semua Jenderal Polri pemilik rekening gendut yang kontroversial.

Ketua PPATK Yunus Husein berang. Ini terkait dengan beredarnya isu mengenai isu RUU PPATK, di mana lembaga itu meminta kewenangan seperti KPK.

Banyak anggota DPR yang belum menyerahkan daftar harta kekayaannya. Partai seharusnya mampu memberikan sanksi kepada anggotanya yang duduk di DPR RI karena belum menyerahkan laporan kekayaan itu.

Komisi III DPR meminta semua rekening Jenderal Polri dibuka. Hal ini dinilai penting untuk melihat siapa Jenderal Polri yang memiliki rekening gendut.