Menko Kesra Agung Laksono menilai pengembalian hak pilih TNI/Polri belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Ia meminta pemerintah lebih dulu mengutamakan hal-hal pokok yang belum dilakukan atau didapat TNI/Polri.  

"Melihat kapasitas, intregitas, profesionalitas dan rekam jejak selama ini, Susno bermasalah. Sayang sekali dia tersangkut masalah hukum," ujar hakim konstitusi, Akil Muchtar.

Megawati Soekarnoputri berpendapat, TNI/Polri belum saatnya mendapatkan hak pilih. Apalagi, anggota TNI/Polri telah mendapatkan hak istimewa untuk mempergunakan senjata.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ditanya soal wacana hak pilih untuk anggota TNI/Polri. Namun mantan Presiden itu malah mengkritik soal kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan perekrutannya.

Salah satu misi besar Kapolri baru adalah aksi nyata pembersihan lembaga Polri dari mafia hukum. Jika misi tersebut gagal, maka kredibilitas Polri di mata masyarakat akan semakin terpuruk.

Kompolnas sudah mengantungi 8 nama calon Kapolri penganti Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri. Disarankan Kompolnas benar-benar memilih figur calon Kapolri yang berintegritas seperti mantan Kapolri Jenderal Hoegeng.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa tidak menunjukkan sikap tegas terhadap wacana pengembalian hak politik kepada TNI. Hatta menyerahkan sepenuhnya pengambilan keputusan di DPR.

Kinerja reformasi birokrasi Polri dinilai tidak berjalan karena masih banyak pungli maupun tindakan yang melukai perasaan masyarakat. Kendati reformasi terus dilakukan, namun mengubah kultur di tubuh Mabes Polri diakui tidak mudah.

Kompolnas merasa dilancangi Mabes Polri yang mengirim usulan daftar nama bakal calon Kapolri tanpa melalui rekomendasinya. Tetapi belum ada rumusan langkah tegas apa yang hendak diambil.

Kompolnas punya kriteria tambahan terhadap bakal calon Kapolri baru. Kriteria tambahan ini didasarkan kebutuhan percepatan reformasi menyeluruh di tubuh lembaga penegak hukum itu.