Meski mendapat serangan, Komisi Pemberantasan Korupsi diminta tetap fokus melakukan tugas pemberantasan korupsi. Dukungan itu disampaikan oleh puluhan demonstran yang tergabung dalam Masyarakat Anti Korupsi (MARAK).

Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah tokoh dan meminta masukan‎ terkait permasalahan KPK dan Polri. Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengapresiasi langkah Presiden Jokowi tersebut, namun berharap Jokowi dapat segera memberikan solusi.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, penggunaan hak imunitas berpotensi melanggar konstitusi. Sebab, semua orang sama rata di mata hukum.

"Kita akan kasi masukan kepada Pak Presiden, harus membuat suasana tenang dulu," ujar Yasonna Laoly usai mendampingi Presiden Jokowi meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno sempat menyebut para aktivis pro KPK sebagai rakyat nggak jelas. Namun nyatanya para 'rakyat nggak jelas' itu ditunjuk Presiden Jokowi menjadi tim independen untuk menyelesaikan polemik KPK-Polri.

Secara mengejutkan, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dalam kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat 2010 lalu.

Pengacara Bambang Widjojanto, Usman Hamid mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang meminta agar jangan ada kriminalisasi. Usman memaknai, ini merupakan instruksi agar jangan ada yang mencari-cari kesalahan KPK.

TNI AD belum menyiagakan pasukan ke KPK menyusul polemik antara KPK dengan oknum Polri karena Presiden Jokowi dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko belum memerintahkan. Meski demikian, TNI AD menyiagakan 1/3 pasukannya apabila diperlukan.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto akan melaporkan Komnas HAM terkait dengan teror-teror pada saat dia ditangkap tim Bareskrim pekan lalu. Bambang mendapatkan sejumlah teror ketika diangkut.

"Saya kira masyarakat selalu terusik hatinya, terpanggil kata hatinya ketika ada sesuatu yang tidak pas sehingga harus kita apresisi setingginya terhadap semuanya," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di gedung DPR, Jakarta, Senin (26/1/2015).