Pemberian cincin emas bagi anggota DPR sudah menjadi tradisi selama 25 tahun. Tradisi itu bisa dibatalkan jika dinilai tidak penting dan tidak perlu lagi.

Koalisi LSM mendatangi Gedung DPR. Mereka menghadiahi sebuah cermin sebagai bentuk protes pemberian cincin bagi anggota DPR yang akan mengakhiri masa tugasnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) akan menyerahkan cermin kepada DPR sebagai kenang-kenangan. Cermin ini akan dijadikan pengganti cincin mewah yang sebelumnya menuai kritik tajam.

Anggaran sebesar hampir Rp 5 miliar disiapkan Sekretariat Jenderal DPR untuk pengadaan cincin emas dan lencana. Pengadaan cincin dan lencana itu juga ditenderkan untuk umum.

FPKS DPR tidak menyetujui pemberian cicin emas sebagai  cinderamata bagi anggota DPR. Ketua FPKS Mahfudz Siddiq menyatakan cinderamata itu bisa berupa plakat saja.

Bagi  Agung Laksono, pemberian cinderamata untuk anggota DPR tidak penting. Agung pun akan mengundang Sekjen DPR untuk mempertanyakan bisa tidak rencana itu dibatalkan.

Tidak hanya anggota DPR lama saja yang mendapat kenang-kenangan berupa cincin Rp 1,9 miliar. Anggota DPR baru pun mendapat 'salam perkenalan' berupa lencana emas 24 karat senilai Rp 3 miliar.

Ketua DPR Agung Laksono membenarkan adanya anggaran untuk pemberian cincin emas bagi anggota DPR. Namun nilainya di bawah Rp 2 miliar.

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR mengadakan lelang senilai Rp 5 Miliar untuk membeli lencana dan cincin emas bagi anggota DPR periode 2004-2009. Untuk pembelian cincin emas dianggarkan Rp 1,9 Miliar.

Menjelang berakhirnya masa jabatan, anggota DPR akan mendapatkan cinderamata berupa cincin emas. Konon, anggaran untuk membeli cinderamata tersebut senilai Rp 5 miliar. Menurut Alvin Lie, pemberian cinderamata tersebut memang hal yang rutin.