Para Capres-Cawapres sudah mengeluarkan buku suci mereka yang berbicara soal visi misi. Soal pemberantasan korupsi juga diungkapkan, tapi sayangnya tak ada yang menyentuh soal perbaikan birokrasi. 

Bukan rahasia lagi kalau sektor pajak merupakan andalan pemasukan negara. Tapi sayangnya, soal pajak ini tak menjadi isu utama visi misi para Capres dan Cawapres. 

Loyalis Anas Urbaningrum, Ma'mun Murod, ditetapkan tersangka oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri. Meski menyandang status baru tersebut, Murod tetap 'menyerang' Denny Indrayana.

Loyalis Anas Mamun Murod menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik dan UU ITE. Mamun dinilai mencemarkan nama baik Wamenkum Denny Indrayana terkait tudingan bersama KPK rapat di Cikeas soal Anas.

Direktorat Tindak Pidana Umim (Dit Tipidum) Bareskrim Polri resmi menetapkan loyalis Anas Urbaningrum yang juga Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Ma'mun Murod sebagai tersangka.

KPK tak mau ikut campur soal urusan pemanggilan Suryadharma Ali (SDA) oleh Presiden SBY. Hanya saja KPK mengingatkan SDA soal sikapnya yang tak mau mundur.

KPK menyidik kasus penyelenggaran ibadah haji tahun anggaran 2012/2013 secara menyeluruh. Selain praktek korupsi, lembaga ini menemukan pelanggaran yang terkait dengan nepotisme.

Butuh waktu lebih dari 5 tahun untuk naik haji. Masyarakat sampai antre untuk menunaikan ibadah ke tanah suci. Tapi ternyata ada sisa-sisa quota yang tersedia namun diduga diselewengkan. 

KPK melakukan pengungkapan kasus korupsi haji untuk tahun anggaran 2012-2013. KPK menemukan dugaan korupsi pada proses pemondokan, catering, pemondokan, catering dan pengadaan transportasi.

KPK menyatakan selain Suryadharma Ali ada aktor lain terkait korupsi penyelenggaraan haji yang masih diusut perananannya. Dugaan kuat mengenai adanya anggota komisi VIII DPR yang memiliki pemondokan dan digunakan oleh Kemenag sebagai pemondokan haji, didalami.