Dalam Skep Kapolri nomor SKEP/82/II/2004, masyarakat sipil tertentu diperbolehkan memiliki senpi untuk bela diri. Untuk menghindari maraknya penyalahgunaan senpi oleh warga sipil, maka Skep tersebut harus direvisi.

Sesuai dengan Surat Keputusan (Skep) Kapolri nomor SKEP/82/II/2004, masyarakat sipil tertentu diperbolehkan memiliki senjata api untuk bela diri. Mereka yang diperbolehkan memegang senjata api yakni setingkat pejabat, pengusaha dan profesional.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai tidak ada hal yang urgensi bagi siapapun warga sipil untuk menyimpan atau menggunakan senjata api (senpi). Pengaturan permohonan kepemilikan senjata api bagi warga sipil harus diperketat.

Banyak anggota DPR yang diduga memiliki senjata api dengan alasan perlindungan diri. Namun sesungguhnya kepemilikan senja api oleh anggota DPR tersebut tidak diperlukan.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mendesak polisi menarik semua senjata api milik masyarakat sipil, termasuk anggota DPR. Menurut Lukman, keberadaan senjata api di tengah masyarakat justru sangat berbahaya.

Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat menuturkan peredaran senjata api di masyarakat sudah sangat menghawatirkan. Karena harganya tergolong sangat murah, dia saja pernah ditawari senjata api seharga Rp 5 juta.

Sejumlah anggota DPR memiliki senjata api. Bagi Anggota Komisi III DPR dari PPP, Ahmad Yani, senjata api itu penting untuk perlindungan anggota DPR. Apa gerangan yang dihadapi anggota DPR?

Anggota Komisi III DPR dari Partai Gerindra Martin Hutabarat menuturkan cukup banyak anggota DPR yang memiliki senjata api. Anggota DPR memiliki senjata api berizin untuk membela diri.

Komisi III DPR meminta polisi mengevaluasi perizinan kepemilikan senjata api. Kalau ternyata si pemilik tak punya alasan kuat, lebih baik dicabut saja izinnya, ketimbang hanya untuk gagah-gagahan.

Wakil Ketua Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin meminta pemerintah serius menertibkan penggunaan senjata api. Pemerintah diminta menarik semua jenis senjata api dari pemegang yang berizin.