Kanwil Kemenkum HAM Jabar terkait mantan Wali Kota Mochtar Mochammad yang keluyuran di masa hukumannya di lapas tersebut. Pemeriksaan kalapas merupakan bagian dari penyelidikan dan pengusutan kasus ini.

"Ada satu hingga dua orang yang gugup (saat diperiksa). (Petugas) yang gugup itulah yang saya indikasikan. Saya sudah belajar tentang penyidikan. Kalau ada orang yang berbohong atau tidak, saya punya penilaian tersendiri," tutur Ketua Tim Pemeriksa dari Kanwil Kemenkum HAM Jabar Agus.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat membentuk tim menelusuri kasus narapidana Mocthar Mohammad keluyuran ke Jakarta. 

Menkum HAM Yasonna H Laoly telah memanggil Kakanwil Jabar terkait kasus Mantan Walikota Bekasi Mochtar Mohamad yang keluar dari lapas Sukamiskin. Kini pihaknya tengah memeriksa Mocthar Mohammad dan sipir pengawalnya.

Menkum HAM Yasonna H Laoly hari ini melakukan sidak ke dua kantor imigrasi di Jakarta. Selanjutnya Yasonna berencana akan mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (LP) Nusa Kambangan.

Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum HAM Jabar Giri Purbadi menyatakan mencabut asimilasi dari mantan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad. Hal itu menyusul kontroversi keluarnya Mochtar dari Lapas Sukamiskin ke Jakarta.

Mantan Wali Kota Bekasi yang juga narapidana korupsi, Mochtar Muhammad, yang ditahan di LP Sukamiskin Bandung, kedapatan keluyuran di sebuah restoran di Jl Ampera, Jakarta Selatan. Apa reaksi Menkum HAM Yasonna H Laoly menanggapi hal tersebut?

Mantan Wali Kota Bekasi yang juga narapidana korupsi, Mochtar Muhammad, yang ditahan di Lapas Sukamiskin Bandung, kedapatan berada di Jakarta. Mantan Menkum HAM Amir Syamsuddin angkat bicara mengenai hal ini.

Mantan Wali Kota Bekasi yang juga narapidana korupsi, Mochtar Muhammad, kedapatan berada di Jakarta. Meski Mochtar mendapatkan asimilasi jelang pembebasan, namun bukan berarti dia dapat pergi jauh hingga ke Jakarta.

Narapidana kasus korupsi yang juga mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Muhammad, kedapatan berada di Jakarta. Mochtar adalah satu diantara sekian banyak kasus serupa yang kerap mencuat ke permukaan. Ini tentunya menjadi pekerjaan rumah Menkum HAM baru untuk menyelesaikannya.