Konstitusi membuka peluang daerah menjadi istimewa. Meski begitu upaya daerah untuk mendapatkan status istimewa tidaklah gampang. Harus ada akseptabilitas atau penerimaan politik di level daerah dan pusat.

Isu terkait RUUK DIY sudah terlalu meluas. Banyak komentar yang terlontar dari pihak-pihak tak berkepentingan. Bahkan mulai bergeser ke kalkulasi pemilu 2014.

Tuntutan untuk menjadi daerah istimewa seperti Yogyakarta diserukan abdi dalem Kasunanan Surakarta. Meski dalam sejarah, status itu pernah melekat di Surakarta, namun tidak mudah jika status itu diberikan lagi kini.

Kasunanan Surakarta menuntut status yang sama dengan Yogyakarta untuk dijadikan Daerah Istimewa dengan nama Daerah Istimewa Surakarta (DIS) seperti pada tahun 1945. Tapi bagi Jusuf Kalla, tidak mudah menetapkan status Daerah Istimewa.

Puluhan orang dari Komunitas Masyarakat Pendukung (KMP) Daerah Istimewa Surakarta (DIS) menggelar aksi mendukung keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Mereka juga menuntut agar Surakarta kembali menjadi Daerah Istimewa Surakarta (DIS) seperti pada tahun 1945.

Komite Independen Pengawal Referendum (Kiper) akan menyebarkan 2.000 stiker berisi dukungan pro penetapan kepala daerah DI Yogyakarta. Stiker akan disebar di Yogya Nol Kilometer pukul 12.00 WIB.

Inti keistimewaan Yogyakarta adalah tentang penetapan gubernur dan wakil gubernurnya. Pemerintah dinilai menjadi orang yang sok baik yang ingin melindungi Kesultanan dan Pakualaman, namun sejatinya, 'menyingkirkan' Sultan.

Pernyataan Presiden SBY soal sistem monarki yang terjadi di Yogyakarta dikritik. LSM di Yogyakarta pun meminta SBY memikirkan hal yang lebih penting dari sekadar mencampuri urusan Yogyakarta.

Rakyat Yogyakarta telah mengetahui draf RUU Keistimewaan DIY yang akan mendudukan HB X dan Adipati Paku Alam menjadi Parardhya. Terkait hal tersebut rakyat Yogya pun menyerahkan sepenuhnya kepada Sultan.

Ada pihak yang menganggap seruan referendum di Yogyakarta merupakan aksi makar. Anggapan ini tidak tepat, karena referendum hanya terbatas dalam konteks pengisian jabatan Gubernur DIY.